Pemerintah Harus Patuhi UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin

Banjarmasin, KOKI

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kalimantan Selatan Bidang Organisasi H Wijaya Kusuma Prawirakarsa meminta pemerintah daerah terus menjadikan dunia usaha sebagai mitra strategisnya dalam program pembangunan yang terus digencarkan Kadin.

“Kemitraan Kadin dengan pemerintah sangat penting, lantaran adanya perubahan-perubahan dasar setiap kali pergantian pemerintah, dan amanah UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin,” ujar H Wijaya Kusuma Prawirakarsa, yang memastikan dirinya telah menuntaskan pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota kecuali Tapin, HSS, HST, HSU, dan Balangan, yang diteruskan tim carateker, Rabu (11/11/2020).

Termasuk empat Kadin Kabupaten, yakni Kabupaten Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan, harap Jaya panggilan akrabnya, agar pemerintah bisa peduli merangkul Kadin kabupaten, mengingat kondisi di kabupaten tersebut, masih stagnan kepengurusan dan keanggotaannya. “Kadin hanya pelaksana UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin menjadi mitra pemerintah, dan itu harus direspon pemerintah daerah,” tutur mantan Ketua Kadin Kota Banjarmasin ini.

Untuk itu, Ia berharap, calon kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 9 Desember 2020 untuk besinergi dan bekerjasama terhadap Kadin di daerah. “Jika pemerintah daerah tidak memperhatikan Kadin, maka sebaiknya UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin dicabut saja,” beber Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalsel ini.

Di tempat terpisah, Ketua Carateker Pembentukan Kadin Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan H Gusti Rusliansyah mengungkapkan, pihaknya menargetkan 5 kabupaten tersebut tuntas baik kepengurusan dan anggotanya. “Ya, untuk HST sudah terbentuk, tinggal 4 kabupaten lagi yang kami target akhir 2020 rampung,” ujarnya dengan nada optimis.

Untuk dua kabupaten rencananya, sambung pengusaha senior, tinggal meneruskan kepengurusan saja lagi  dengan melengkapi administrasi yakni Tapin, dan HSS. Kemudian, ucapnya, dua kabupaten lagi telah dipersiapkan dan akhir Desember 2020 rampung. “Kami sebagai ketua tim carateker bergerak menuntaskannya,” kata  Wakil Ketua Umum BPD Gapensi Kalsel ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Tim Carateker Rizali Lutfi menyatakan, pihaknya melakukan deteksi  terhadap SK Kadin Kabupaten Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan. “Ya, tiga kabupaten SK berlakunya lama berakhir, dan dua kabupaten masih berlaku SK-nya,” tambah Jali panggilan akrabnya.

Sampai hari ini, kata Jali kepengurusan Tapin dan HSS masih ada, namun keanggotaannya berakhir. “Ini yang kami komunikasikan dengan ketua umum untuk diperpanjang kembali, setelah itu ada usulan kawan-kawan untuk musyawarah kabupaten, jika kepengurusan lebih dari 50 persen, namun jika di bawah 50 persen maka cukup memperpanjang KTA,” Imbuh mantan Ketua DPD KNPI Kota Banjarmasin ini. (koki)

 

 

 

Tinggalkan Balasan