Walau LPJK Bubar, tapi Bapel Masih Bisa Terbitkan SBU, SKA, SKT

Banjarmasin, KOKI

Wakil Ketua Umum BPD Gapensi Kalsel H Gusti Rusliansyah memastikan, berakhirnya organisasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tak mempengaruhi asosiasi profesi seperti Gapensi dan lainnya.

Pasalnya, meski LPJK tak ada,  namun Badan Pelaksana (Bapel) masih berfungsi, sehingga perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Tenaga Kerja (SKT) tetap ditangai Bapel. “Sepanjang bisa melakukan perpajangan SBU, SKA, dan SKT, maka bagi kami di Gapensi Kalsel tak masalah organisasi LPJK dibubarkan,” ujar H Gusti Rusliansyah.

Menurutnya, bagus saja pemerintah mengambil alih LPJK, apalagi setiap yang akan bergabung di LPJK akan diseleksi secara nasional. “Kalau di tingkat nasional sudah di fit and propertest oleh DPR RI untuk seleksinya. Ya, jadi kita tinggal menunggu LPJK di Provinsi Kalsel saja lagi, bagaimana rekrutmen dan strukturnya,” tambahnya.

Untuk diketahui, Badan Pelaksana (Bapel) LPJK yang selanjutnya disebut Bapel LPJK adalah alat kelengkapan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi tugas: administrasi, teknis, dan keahlian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi. Keputusan Menteri PUPR ini diteken pada 4 September 2020.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto mengatakan, adanya keputusan menteri tersebut tidak berarti sejumlah Asosiasi Jasa Konstruksi akan dibekukan.

Seperti diketahui, Kewenangan Menteri PUPR untuk menyelenggarakan akreditasi terhadap asosiasi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2020.

Proses pembentukan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 telah sesuai ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Pelaksanaannya. (koki/afdi)

 

Tinggalkan Balasan